Berita

Pemerintah Kirim 100 Guru ke Sabah dan Sarawak

04 November 2018



Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah mengirimkan sebanyak 95 dari 100 guru terpilih ke Malaysia. Mereka akan ditempatkan di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di wilayah Sabah dan Sarawak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy berpesan, para guru harus proaktif mencari siswa bagi PKBM karena kondisi di Malaysia jauh berbeda dengan kondisi sekolah di kota-kota besar di Indonesia. Yang mana, sebagian besar jumlah pelamar atau calon siswa lebih banyak daripada yang diterima.

“Ini tanggung jawab yang besar dalam membawa nama Indonesia sekaligus pengabdian. Apalagi mereka (guru) adalah wajah dari negara Indonesia yang akan berada di Malaysia,” kata Muhadjir melalui pesan tertulis, Ahad (4/11).

Dia mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar seratus ribu anak-anak Indonesia yang belum terlayani pendidikannya. Sekarang, pemerintah) baru bisa melayani sekitar 28 ribu anak-anak.

“Dan ke depan mau dinaikkan sampai 50 ribu targetnya,” ucap dia. Pengiriman guru ini dilakukan pada Kamis-Jumat, 1-2 November 2018. Sisanya akan diberangkatkan ke Kuching, Malaysia, setelah perizinannya rampung.

PKBM atau yang lebih dikenal dengan Community Learning Center (CLC) adalah lembaga pendidikan non formal yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Hingga saat ini terdapat 294 PKBM di Malaysia dengan rincian 155 jenjang sekolah dasar (SD) dan 139 jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Muhadjir, para guru itu akan melayani pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia selama dua tahun. Hal ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mencerdaskan anak bangsa di manapun mereka berada.

“Mereka yang bertugas adalah guru profesional yang memiliki sertifikat pendidik yang sah dari pemerintah Indonesia dengan kompetensi meliputi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesinalisme,” ungkap Muhadjir.